Kang_Die

Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh DPD di dalam pasal   22D ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Dapat dilihat bahwa : Ayat (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang - Undang yang Berkaitan dengan : otonomi daerah , h ubungan pusat dan daerah , p embentukan dan pemekaran serta penggabunga daerah , p engelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya; serta , y ang berkaitan denga n perimbangan keuangan pusat dan daerah . Ayat (2) DPD dapat ikut membahas Rancangan Undang–Undang yang berkaitan dengan: otonomi daerah , h ubungan pusat dan daerah , p embentukan dan pemekaran serta penggabunga daerah , p engelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya; serta , y ang berkaitan denga perimbangan keuangan pusat dan daerah ; serta, memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Ayat (3) DPD...

,        Latar Belakang Dalam setiap negara akan selalu diketemukan satu bagian yang secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan mengenai keorganisasian negara, yaitu UUD atau Konstitusi. Seperti diketahui bahwa negara manapun di dunia  ini mempunyai tujuan tertentu yaitu tujuan negara yang dirumuskan dalam konstitusi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka negara yang bersangkutan mempunyai seperangkat alat-alat atau organ baik eksekutif, legislatif, serta yudikatif yang memiliki fungsi dan peranan masing-masing. UUD 1945 menyatakan secara eksplisit tugas dan kewenangan Presiden yang mencakup tidak hanya bidang eksekutif tapi juga legislatif. Adanya amandemen UUD menyebabkan adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang membawa konsekuensi pada kekuasaan Presiden. Sebelum amandemen, kekuasaan Presiden sangat besar karena pasal-pasal dalam konstitusi yang membatasi kekuasaan Presiden masih sangat kurang. Ketentuan konstitusional ten...

Semakin banyak diatur maka pertanggung jawabnya semakin sedikit, semakin banyak dipengarui maka pertanggung jawabanya semakin kecil, sehingga kalaupun terjadi tidak bisa dipertanggung jawabkan . hal itu baik atau tidak? TIDAK!   berarti baik/buruk perilaku manusia iu pada saat masing – masing manusia bisa mampertanggungjawabkan, maka kebebasan merupakan tolak mutlak bagi tercapainya/terwujudnya kebaikan. Semakin besar kebebasan, semakin besar juga tanggung jawab. Kalau semakin banyak diatur maka semakin kecil tanggung jawabnya. Artinya pertanggung jawaban bisa dibagi dengan orang yang mempengaruhi atau yang menyuruh tersebut. Dikatakan baik buruk perilaku seseorang atau semua mampu dipertanggung jawabkan, pada dirinya, pada sesama manusia secara umum, dan pada Tuhan. Karena secara tidak langsung   dapat dikatakan kebebasan sebagai tolak mutlak bagi terwujudnya kebaikan. Ini sangat relevan dalam pembukaan UUD 1945 dikaitkan pada alenia pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdeka...

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi disini berarti membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya maksudnya tiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi.  Manusia pun berlaku se   bagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Begitu pula dengan mahasiswa sebagai makluk sosial juga membutuhkan sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi antar mahasiswa ataupun dengan lingkungan disekitar kampus. untuk bersosialisasi berarti mahasiswa membutuhkan suatu wadah atau organisasi untuk mengembangkan potensinya.   Sehingga dapat dikatakan mahasiswa yang aktif dalam organisasi memiliki konsep diri yang bagus karena mereka bergabung dengan komunitas dan orang-orang yang berlatar belakang yang berbeda-beda. Mahasiswa merupakan aset bangsa dan kaum intlektual...